Radar TNI AD

Radar TNI AL

Radar TNI AU

Radar Terbaru

Arab Saudi Ingin Kirim Pasukan ke Suriah Gantikan Posisi AS di Manbij dan Lembah Eufrat

Militer Arab Saudi
Militer Arab Saudi 

Seperti diberitakan oleh Al Masdar News (17/4), Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir yang berbicara kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan niat negaranya untuk mengirimkan militernya ke wilayah yang saat ini diduduki oleh Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump memang telah diberitakan ingin meminta Arab Saudi menggantikan Amerika Serikat di wilayah yang mereka duduki seperti Manbij dan Lembah Eufrat.
Arab Saudi akan mengajak negara-negara lainnya seperti yang tergabung dalam koalisi IMTC (Islamic Military Counter Terrorism Coalition), jika memang ada permintaan resmi dari Amerika Serikat.
Arab Saudi juga mengatakan mereka mau saja menanggung biaya penggelaran pasukan itu menggantikan Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kelompok militan yang beroperasi di Suriah seperti Jaish al Islam ditengarai menerima pendanaan dari Arab Saudi, jadi bagaimana mereka bisa bersikap imparsial? (Aryo Nugroho)

Suriah Segera Terima Sistem Pertahanan Udara S-300PMU2 Setelah Digolkan Rusia

Sistem Pertahanan Udara S-300PMU2
Sistem Pertahanan Udara S-300PMU2  

Forecast International (17/4) memberitakan bahwa Rusia memang ingin untuk memperbarui sistem pertahanan udara Suriah yang saat ini mengoperasikan rudal-rudal tua generasi Uni Soviet. Dahulu kala, Suriah sebenarnya sudah tandatangan kontrak pengiriman S-300, namun kemudian dibatalkan atas desakan Negara Barat.
Kontrak tersebut, ditandatangani pada tahun 2011, menyatakan bahwa Suriah akan membeli empat baterai rudal S-300PMU-2 dan sejumlah rudal untuk mengisi sistem tersebut, suku cadang, dan pelatihan awak untuk mengoperasikannya.
Nilai kontraknya dulu konon mencapai nilai 1 Milyar Dolar AS. Suriah sudah membayar uang muka yang dipersyaratkan untuk kebutuhan tersebut.
Pembayaran oleh Suriah terus dilakukan dengan mencicil, bahkan konon kabarnya sekarang sudah mencapai setengah dari nilai sistem S-300PMU-2. Nampaknya kini Rusia sudah tidak perduli lagi dengan peringatan Barat karena toh Koalisi juga bermain curang dengan tetap menyerang Suriah. (Aryo Nugroho)

DSA 2018 : TDM Malaysia Teken Kontrak Pembelian Howitzer LG-1 Mk III Buatan Nexter Perancis

 Howitzer LG-1 Mk III
 Howitzer LG-1 Mk III 

Seperti diberitakan Malaysian Defence (17/4), TDM (Tentera Diraja Malaysia) resmi meminang meriam howitzer 105mm LG1 Mk III yang dibuat oleh perusahaan Nexter Perancis. Kontrak tersebut diberikan kepada mitra lokal Nexter, ADS Sdn Bhd.
LG-1 Mk III sendiri adalah howitzer tarik ringan buatan Perancis, yang didesain untuk dapat dioperasikan dengan dukungan rantis dan memiliki kecepatan tembak yang tinggi. Varian Mk III sudah dilengkapi dengan komputer balistik penghitung solusi penembakan.
TDM nampaknya bergerak lebih cepat dibandingkan dengan TNI AD, yang sudah 2 tahun terakhir ini nampak melirik LG-1, namun kontrak pembelian tak kunjung dilakukan. Sekarang Korps Marinir TNI AL adalah satu-satunya di lingkungan TNI yang mengoperasikan meriam ini.
LG-1 Mk III akan dioperasikan oleh 1 RAD Para yang menginduk ke 10th Para Brigade. Dua meriam pertama akan diekspor utuh (built up) oleh Perancis, dan sisanya akan dibuat secara lokal oleh ADS sebagai perakit. (Aryo Nugroho)

DSA 2018: Indonesia Pertimbangkan Undurkan Diri dari Proyek KFX/IFX

 Proyek KFX/IFX
 Proyek KFX/IFX 

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari program dengan Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur next generation Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).
Berbicara pada pameran Defence Services Asia (DSA) 2018 di Kuala Lumpur, pejabat Indonesia mengatakan bahwa sementara keterlibatan Indonesia pada proyek tersebut saat ini masih terus berlanjut, beberapa masalah utama menyebabkan perdebatan mengenai apakah partisipasi Indonesia harus dihentikan.
Masalah-masalah ini meliputi masalah keuangan, sejauh mana Indonesia memperoleh “manfaat teknis strategis”, dan apa yang disebut oleh narasumber pejabat tersebut sebagai 'faktor geopolitik'. Pejabat tersebut juga mengindikasikan bahwa partisipasi Indonesia dalam program ini di masa depan kemungkinan akan ditentukan oleh kepemimpinan seniornya, termasuk oleh Presiden Joko Widodo.
Salah satu narasumber pihak industri Indonesia mengatakan, “Sebenarnya, uang bukanlah masalah utama meskipun ada beberapa masalah dengan hal ini. Faktor-faktor utama dalam keputusan ini adalah keuntungan teknis yang dapat diperoleh Indonesia melalui program tersebut dan beberapa faktor geopolitik yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. ”
Terkait dengan faktor geopolitik ini, narasumber industri menyebutkan "Rusia, AS, Korea Selatan". Dia tidak menjelaskan lebih lanjut namun sebagaimana yang diketahui oleh Jane bahwa keterlibatan Indonesia dalam proyek ini telah menjadi sumber keprihatinan di AS, pemasok utama dari teknologi KFX/IFX, yang mewaspadai tentang hubungan jangka panjang militer-teknis Indonesia dengan Rusia .
Pada Januari 2018 pejabat pertahanan Indonesia menyatakan dalam komentar kepada media lokal bahwa saat ini ada kekurangan sekitar Rp1,85 triliun (USD140 juta) yang harus dibayar ke Korea Selatan sebagai imbalan keterlibatannya dalam program KFX/IFX sesuai kesepakatan finansial yang ditandatangani pada tahun 2015. Diketahui bahwa pembayaran Indonesia untuk program tersebut kurang sekitar 40% dari komitmen keuangan yang telah disepakati semula. (Angga Saja - TSM)
Sumber : janes.com

TNI AU akan Bangun Pertahanan Rudal Canggih di Tangerang

National Surface For Air Missile System (NASAMS)
National Surface For Air Missile System (NASAMS) 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) akan mengaktifkan kembali Satuan Rudal (Satrudal) Teluknaga, Hal ini di ungkapkan Staff Ahli Kepala Satuan Udara Kerja Sama (Kasaukersa) TNI AU Kolonel (Tek) Darsiswoko, di Pos TNI AU Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Senin (16/04/2018).
Pengaktifan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.
Menurut Staff Ahli Kasaukersa TNI AU Kolonel (Tek) Darsiswoko, pembangunan PAM Ibukota ini untuk membuat pertahanan di Indonesia menuju masa depan.
“PAM ini kita bangun dimulai tahun 2019. Sebelum pembangunan dimulai, kita akan mempersiapkan pematangan lahan untuk titik-titik yang akan dibangun,” kata dia.
Dalam hal membangun PAM ini, ia akan memberi jarak batas sekitar 160 meter, dari hunian penduduk agar tidak terkena dampak dari peluruh kendali tersebut.
“Kita akan menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat,” singkatnya.
Sementara itu, Komandan Pos (Danpos) TNI AU Satrudal Teluknaga, Lettu (Tek) Supriyanto meminta kerjasamanya dari para instansi Pemerintahan, serta masyarakat agar pembangunan berjalan lancar.
“Semoga aparatur Pemerintah dan warga sekitar bisa memahami dan mengerti dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang kami kerjakan, dari awal hingga selesai,” harapnya.
Project Manager Nasam Indonesia, Janet Dyah Ekawati menjelaskan, pengadaan untuk pengamanan Ibukota memakai rudal jarak menengah National Surface For Air Missile System (NASAMS), karena menurut ia ini sistem yang sama, yang melindungi Washington DC di Amerika Serikat.
“Saya kira pembangunan ini amat penting, bukan hanya mengamankan ibukota, tapi ini juga sangat penting untuk pertahanan kedepan, kita juga akan memetakan betul-betul posisi masyarakat,” taandasnya. (Igor/Nji)

Kosekhanudnas I Gelar Hanud Cakra A/18, Jet Tempur F-16 Gemuruhkan Langit Jakarta

F-16 Fighting Falcon
F-16 Fighting Falcon 

Dalam dua hari terakhir langit Jakarta dan sekitarnya diwarnai suara gemuruh jet tempur F-16 Fighting Falcon. Tidak salah, karena Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosehnanudnas) I tengah menggelar latihan Pertahanan Udara (Hanud) Cakra A/18.
Latihan berlangsung pada 16-19 April 2018 dipimpin oleh Panglima Kosekhanudnas I Marsma TNI S. Chandra Siahaan, S.IP., M.Tr (Han) selaku Direktur Latihan bertempat di Pusat Operasi Sektor Kosekhanudnas I, Jakarta.
Unsur-unsur yang dilibatkan dalam latihan ini meliputi satuan radar di jajaran Kosekhanudnas I, satu flight pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, MCC Bandara Soekarno-Hatta, Denhanud 471 Paskhas, dan unsur pendukung lainnya. (Roni Sontani)

Ahli OPCW Selidiki Serangan Senjata Kimia di Douma, Suriah

OPCW
OPCW  

Tim ahli dari Lembaga Pengawas Anti Senjata Kimia atau OPCW dikabarkan akan diizinkan masuk ke lokasi serangan gas kimia di kota Douma, Suriah. Hal itu disampaikan pejabat Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Kirillov kepada wartawan di Kedutaan Rusia di Den Haag, Senin, 16 April 2018.
Tim ahli itu akan memasuki Douma pada hari Rabu, 18 April. "Rabu merupakan saat kami merencanakan kedatangan para ahli OPCW," kata Kirillov.
Rusia sendiri bersikukuh bahwa serangan kimia yang ditayangkan dalam bentuk video dan foto-foto di area yang dikuasai pemberontak itu adalah bohong, mengutip Guardian, 17 April 2018.
Untuk itu, Moscow mengatakan tidak akan menghalangi misi pencari fakta dari OPCW ke lokasi terjadinya serangan gas kimia di Douma.
Adapun laporan dari www.globalresearch.ca, 16 April 2018 menyatakan, serangan senjata kimia tidak terjadi. Serangan senjata kimia itu merupakan kebohongan untuk dijadikan alasan kejahatan perang negara-negara Barat semakin meluas di Suriah.
Global Research mengutip laporan jurnalis Peorsan Sharp dari One America News yang melaporkan dari Douma, di timur Ghouta.
Pekan lalu, pemerintah Suriah telah mengundang OPCW mengirimkan timnya untuk melakukan investigasi atas tudingan serangan kimia di Douma.
Sekitar 60 hingga 75 orang tewas disebabkan dan lebih dari 1000 orang terluka akibat serangan kimia di Douma, tak jauh dari Damaskus, ibukota Suriah pada 7 April 2018.
Anak-anak menerima perawatan medis setelah pasukan rezim Assad diduga melakukan serangan gas beracun ke kota Duma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 7 April 2018. Media pemerintah Suriah membantah jika militer telah meluncurkan serangan kimia. Fadi Abdullah/Anadolu
Peristiwa serangan senjata kimia ini bukan yang pertama terjadi selama 7 tahun perang berkecamuk di Suriah.
Serangan senjata kimia tahun 2013 terjadi di Suriah. Anggota Komisi PBB untuk Penyelidikan Independen Internasional untuk Suriah, Carla del Ponte mengungkapkan, kelompok pemberontak anti presiden Suriah, Bashar al Assad yang menembakkan senjata kimia berupa gas saraf sarin.
Menurut del Ponte, para korban serangan senjata kimia yang memberikan kesaksian bahwa kelompok pemberontak anti Assad yang menebarkan gas mematikan itu, bukan pasukan pemerintah Suriah seperti tudingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Meski begitu del Ponte mengatakan, kesaksian para korban serangan gas Sarin masih perlu dibuktikan.
"Penyelidik kami berada di beberapa negara jiran untuk mewawancarai para korban, dokter, dan petugas medis lapangan.Berdasarkan laporan mereka pekan lalu, yang saya lihat ada dugaan kuat, konkrit tapi belum menjadi bukti kuat bahwa pemberontak yang berusaha melengserkan orang kuat Suriah Bashar al Assad telah menggunakan gas saraf,' kata del Ponte dalam wawancara dengan televisi Swiss, seperti dikutip dari The Washington Post, Senin, 16 April 2018.
Del Ponte mengatakan, timnya belum menemukan bukti bahwa pasukan Suriah menggunakan senjata kimia. Namun ia akan melanjutkan investigasi yang dibutuhkan.
Juru bicara pemberontak Angkatan Bersenjata Pembebasan Suriah atau FSA, Louay Almokdad membantah kelompoknya telah menggunakan senjata kimia itu.
"Kami tidak memiliki mekanisme untuk menembakkan senjata seperti ini, yang butuh rudal itu dan membawa hulu ledak kimia, dan kami di FSA tidak memiliki kemampuan seperti itu," kata Almokdad saat diwawancara CNN.
Komisi PBB untuk penyelidikan internasional tentang Suriah dibentuk pada Agustus 2011 untuk menangani dugaan terjadi kejahatan HAM dalam konflik di Suriah. Lembaga ini mulai bekerja pada Maret tahun ini.
Pembentukan Komisi PBB untuk penyelidikan internasional tentang Suriah juga sebagai tindak lanjut laporan Badan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Juni lalu.

Digempur Koalisi AS, Rusia Kirim 2 Kapal Perang ke Suriah

kapal RoRo Alexandr Tkachenko
kapal RoRo Alexandr Tkachenko 

Dua kapal perang Angkatan Laut Rusia yang sarat dengan peralatan perang tengah dalam perjalanan ke Suriah setelah serangan rudal Amerika Serikat dan sekutunya.
Kapal perang Rusia, Project 117 LST Orsk 148 terlihat berlayar di Selat Bosporus di Turki pada hari Minggu, 15 April 2018 menuju markas utama Rusia di utara Suriah, Tartus.
Kapal itu terlihat penuh dengan kendaraan militer termasuk tank, ambulans, dan perangkat radar IED. Kapal perang Project 117 membawa tank BTR-80, truk Ramaz dan radar Pelena-1 yang digunakan untuk mendeteksi bom.
Selain dua kapal perang, kapal RoRo Alexandr Tkachenko juga terlihat bergerak ke Tartus membawa kapal patroli berkecepatan tinggi. Kapal ini membawa perahu BMK-T yang biasanya digunakan untuk membangun jembatan sementara dan peralatan militer lainnya.
Menurut Daily Mail, pengiriman itu diketahui melalui gambar-gambar yang dipublikasikan di media sosial oleh tim monitor angkatan laut Yörük Ik yang berbasis di Bosphorus.
Langkah itu dilakukan setelah serangan rudal pimpinan AS yang menargetkan 3 situs yang diduga sebagai tempat pengembangan senjata kimia rezim Suriah.
Serangan AS, Inggris dan Prancis pada Jumat pekan lalu sebagai tanggapan atas serangan senjata kimia yang menewaskan 75 warga sipil di pinggiran Damaskus, Douma.
Rusia yang mendukung pemerintahan Suriah mengatakan akan ada balasan terhadap serangan AS dan sekutunya ke Suriah.

Militer AS Gunakan Rudal Jelajah Stealth JASSM-ER AGM-158B untuk Pertama Kali di Suriah

Rudal Jelajah Stealth JASSM-ER AGM-158B
Rudal Jelajah Stealth JASSM-ER AGM-158B  

Rudal jelajah stealth AS yang akurat dalam jarak 10 kaki (3 meter) dan dapat ditembakkan dari jarak 575 mil (925 km) digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya selama serangan udara di Suriah, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, 16 April.
Rudal JASSM-ER AGM-158B itu ditembakkan dari pembom B-1B Lancer di atas Mediterania dengan sasaran sebuah pabrik senjata kimia di Barzah, Damaskus utara.
Militer AS menembakkan 85 rudal secara total, menggunakan tiga kapal perusak dan satu kapal selam serta pembom B1-B. AS bergabung dengan Inggris dan Prancis dalam menanggapi serangan kimia oleh rezim Assad seminggu sebelumnya.
Rudal baru ini adalah versi jarak jauh (ER) dari Joint Air-To-Surface Munition (JASSM), dengan dua setengah kali jangkauan, dan telah beroperasi sejak 2014 tetapi belum pernah ditembakkan sebelumnya, Aviation Week melaporkan.
Desain senyapnya membuat rudal ini lebih sulit untuk dideteksi rudal anti-pesawat termasuk sistem S-400 Rusia yang ditakuti.
Fortune melaporkan sembilan belas JASSM-ER ditembakkan ke Barzah dengan harga masing-masing US$ 1,4 juta (Rp 19,3 miliar), sehingga total biayanya US$ 27 juta (Rp 372 miliar). Rudal itu bergabung dengan rudal jelajah Tomahawk buatan Raytheon.
Rudal itu, yang diproduksi oleh Lockheed Martin untuk militer AS, mampu terbang dua kali jangkauan JASSM, dengan jangkauan setidaknya 575 mil, bukannya 230 mil. Sistem pencitraan infra merah memungkinkannya mencapai target dengan presisi luar biasa, akurat hingga hanya 10 kaki.

Ahli Pertahanan : Pangkalan Militer China di Vanuatu adalah Mimpi Buruk bagi Australia

Militer China
Militer China  

Lonceng darurat berbunyi di Australia. Bukan menandai bencana alam, namun pemicunya adalah sebuah laporan yang menyebutkan, China berencana membangun pangkalan militer yang jaraknya kurang dari 2000 kilometer dari perbatasan Australia.
Beberapa waktu lalu, laporan yang dimuat Fairfax tersebut telah dibantah oleh Beijing dan Vanuatu, negara yang disebut-sebut akan menjadi tuan rumah pangkalan militer China.
"Tidak seorang pun di pemerintahan Vanuatu pernah membicarakan tentang pangkalan militer China di Vanuatu," ujar Menteri Luar Negeri Vanuari Ralph Regenvanu kepada ABC.
"Kami adalah negara nonblok. Kami tidak tertarik dengan militerisasi".
Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menegaskan bahwa isu pembangunan pangkalan militer di Vanuatu adalah hoaks.
"Anda seharusnya memperhatikan, Menteri Luar Negeri Vanuatu telah memperjelas soal itu," katanya.
Meski bantahan muncul, pengaruh ekonomi Beijing di Vanuatu tidak dapat disangkal. Seperti dilansir News.com.au, Senin (16/4/2018), laporan setempat menyebutkan bahwa China menyumbang hampir separuh dari US$ 400 juta total utang Vanuatu. Laporan The Sydney Morning Herald bertajuk "China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications" mencantumkan jumlahnya sekitar US$ 220 juta.
Fakta terkait ekonomi itulah yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di Australia bahwa China sedang bertujuan membangun pengaruh militer yang lebih besar di kawasan Pasifik Selatan.
Tidak hanya Vanuatu, pada awal tahun ini, negara-negara Pasifik Selatan dilaporkan terjebak dengan persoalan pembayaran utang bernilai ratusan juta dolar terhadap China. Menurut Lowy Institute, China mentransfer setidaknya US$ 2,2 miliar ke negara-negara Pasifik antara tahun 2006 dan 2016.
Mulai dari kantor baru Perdana Menteri sebuah pemberian senilai US$ 11,8 juta dari Beijing hingga sejumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan penderitaan besar di sektor keuangan, China telah memberikan ratusan juta dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada pemerintah Vanuatu.
Cara tersebut dinilai bukanlah hal baru bagi China. Sejumlah ahli keamanan sebelumnya mengatakan, China menargetkan negara-negara miskin dan menggunakan "strategi jebakan utang". Beijing disebut-sebut membuat negara-negara miskin ketagihan berutang hingga mereka tidak dapat membayar, dan situasi tersebut memungkinkan China merampas wilayah atau membuat pangkalan sebagai gantinya.
Kasus serupa terjadi di sejumlah negara seperti Sri Lanka, Tajikistan, Kyrgyzstan, Laos dan Djibuoti. Di Djibouti, China sudah mengonfirmasi kehadiran pangkalan militernya.
Selain itu, diplomasi ekonomi China dinilai memanfaatkan lokasi atau sumber daya strategis negara-negara yang lebih kecil, atau untuk mengamankan dukungan mereka dalam hubungan diplomatik jika sewaktu-waktu diperlukan.
Dua tahun lalu, Vanuatu menjadi negara pertama di Pasifik yang secara terbuka menjanjikan "pemahaman dan dukungan penuh" atas posisi Beijing di Laut China Selatan yang disengketakan.
Dengan 60 persen dari total utang luar negerinya pada China, Tonga, sebuah negara kecil di Pasifik Selatan dikabarkan juga sangat berutang budi pada China. (Khairisa Ferida)

Radar Acak