Vietnam Ingin Beli Satu Skuadron Pesawat Tempur Su-35 dari Rusia

Pesawat Tempur Su-35 Vietnam
Pesawat Tempur Su-35 Vietnam
Keberhasilan Rusia di Suriah membuat dunia tertarik pada senjata baru yang diujicobakan disana, termasuk pesawat tempur Su-35. Vietnam dikatakan ingin membeli satu skuadron Su-35, menurut surat kabar Kommersant.
Kategori Keuangan Kommersant pada tanggal 28 Maret, mengutip sumber-sumber dari Badan Kerjasama Militer-Teknis Rusia (Federal Service for Military-Technical Cooperation - FSMTC, dalam bahasa Rusia, Federalnaya sluzhba po voyenno-tekhnicheskomu sotrudnichestvu - FSVTS) baru-baru ini, bahwa badan tersebut telah menerima banyak permintaan dari negara Afrika dan Asia yang ingin membeli pesawat tempur baru Rusia, dan nilai kontraknya jauh melebihi biaya yang dihabiskan Rusia untuk berperang di Suriah.
FSMTC mengatakan pada Desember 2015, bahwa Aljazair telah memesan 12 pesawat pembom tempur Su-32 (versi ekspor dari Su-34), dengan harga minimal 600 juta USD. Aljazair juga meminta dikirimkan satu pesawat tempur Su-35 ke Tamanrasset untuk dilakukan pengujian pesawat serta peralatannya. Kommersant mengatakan bahwa Aljazair akan membeli tidak kurang dari 10 pesawat Su-35 dan kontraknya bernilai setidaknya 850-900 juta USD.
"Su-35 telah menarik perhatian Indonesia, Vietnam dan Pakistan. Indonesia dan Vietnam menginginkan Su-35 sebagai tambahan armada Su-30MK2 yang dipesan sebelumnya. Jakarta mengatakan akan membeli sekitar 10 pesawat, sedangkan Hanoi sedang dalam pembicaraan untuk membeli satu skuadron Su-35 ", kata sumber dari FSMTC kepada Kommersant. Sebuah skuadron biasanya terdiri dari 12 pesawat.
Kontrak Vietnam dan Indonesia jika tercapai akan bernilai miliaran USD per kontraknya.
Pakistan juga mungkin akan memesan 6 pesawat Su-35 (senilai sekitar US$ 500 juta).
Selain pesawat tempur, peralatan Rusia lain menunjukkan kemampuannya dalam perang Suriah juga menarik klien internasional.
Helikopter bersenjata Mi-28NE dan pesawat angkut Il-76 untuk Aljazair, helikopter Ka-52 untuk Mesir, dan terutama T-90 yang menarik negara-negara Teluk setelah pemberontak di Suriah menggunakan rudal TOW menghantam sebuah tank T-90 Pemerintah Suriah tanpa menghancurkannya.
Sistem rudal pertahanan udara jarak jauh S-400 juga menjadi perhatian Arab Saudi.
Total nilai kontrak untuk pembelian senjata baru, jika tercapai, akan bernilai 6-7 miliar, melebihi biaya sebanyak 33 miliar rubel (480 juta) yang dihabiskan Rusia untuk berperang di Suriah.
Singkatnya, setelah 6 bulan berperang di Suriah, Rusia telah menggunakan taktik "menembak satu panah kena dua burung". Dimana disatu sisi melatih kemampuan tempur pasukannya di medan perang, di sisi lain senjata baru yang kuat menarik perhatian pelanggan, menurut Kommersant mengutip seorang pejabat pertahanan.

Sumber : http://todaynews24h.com/

Pasca Amandemen, Militer Jepang Siap Ekspansi ke Luar Negeri

Militer Jepang
Militer Jepang

Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang mengizinkan militernya untuk beroperasi di luar negeri. China mengecam langkah tersebut karena mengkhawatirkan eskalasi konflik di Laut China Selatan.
Pemerintah China mengecam Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyusul diberlakukannya Undang-undang keamanan baru Selasa (29/3) yang memungkinkan militer negeri Sakura itu untuk beroperasi di luar negeri.
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, peran militer Jepang tunduk pada prinsip Pasifisme dan dibatasi pada pertahanan negara. Namun peraturan kontroversial yang disahkan parlemen September tahun lalu itu menganulir konstitusi pasifis Jepang dan membuka jalan bagi keterlibatan militer dalam konflik Laut China Selatan.

Beijing berang

Pemerintah di Beijing melalui kantor berita Xinhua sontak menuding pemerintahan Abe mengabaikan konstitusi. Kebijakan tersebut pada akhirnya "cuma akan mengancam hak warga Jepang untuk hidup dalam damai."
Xinhua juga menilai Undang-undang keamanan yang baru bakal menjadi "tantangan besar untuk perdamaian di kawasan Asia Pasifik yang saat ini pun sudah sangat rentan." Adalah Partai Demokratik Liberal pimpinan Abe yang menggandeng koalisi buat meloloskan amandemen tersebut kendati memicu protes luas masyarakat.
Pemerintah di Tokyo berdalih amandemen Undang-undang keamanan diperlukan sebagai reaksi atas perubahan iklim keamanan di Asia Timur, termasuk ancaman nuklir Korea Utara dan ambisi militer China di Laut China Timur dan Selatan.
Abe meyakini perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Jepang, katanya, "sekarang bisa membantu dalam situasi darurat dan memperkuat ikatan aliansi kedua negara."
Namun demikian menurut jajak pendapat teranyar oleh harian Kyodo News menyebutkan cuma 39% penduduk yang mendukung amandemen Undang-undang keamanan, sementara hampir 50 persen penduduk menolak.

Sumber : http://www.dw.com/id/pasca-amandemen-militer-jepang-siap-ekspansi-ke-luar-negeri/a-19147626

Rusia Telah Siapkan Draf Kontrak Pemasokan S-400 untuk India

S-400 Triumph Untuk India
S-400 Triumph Untuk India

Layanan Federal untuk Kerja Sama Teknik-Militer Rusia (FSMTC) telah menyiapkan draf kontrak pemasokan sistem pertahanan udara S-400 ke India. Demikian hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala FSMTC Vladimir Drozhzhin kepada wartawan, Selasa (29/3). Menurut Drozhzhin, kini FSMTC tengah menunggu tanggapan dari mitra di India mereka.
"FSMTC telah menyiapkan draf kontrak antarpemerintah terkait pemasokan sistem S-400 sistem ke India. Draf itu telah diserahkan kepada mitra kami. Jadi, kami sedang menunggu jawaban mereka," kata Drozhzhin pada pameran Defexpo India 2016.
Pada akhir 2015, media India melaporkan bahwa Dewan Akuisisi Pertahanan pemerintah India menyetujui pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia. Menurut media setempat, biaya kontrak dapat mencapai 400 miliar rupee atau sekitar enam miliar dolar AS.
S-400 Triumph merupakan sistem rudal antipesawat jarak jauh terbaru milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, kapal penjelajah, dan rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah. Sistem ini juga dapat digunakan untuk melawan serangan darat dan dilaporkan dapat membawa tiga jenis rudal.
Tiongkok telah menjadi pembeli internasional pertama sistem rudal antipesawat paling canggih yang dimiliki Rusia. Pada April 2015, Tiongkok telah membayar uang muka di bawah kontrak pembelian empat sampai enam unit S-400 Triumph, kata CEO Rostec Sergei Chemezov kepada TASS.
Pameran internasional Defexpo India 2016 diadakan di Quitol, Goa, India pada 28-31 Maret. Selama pameran, Rusia perusahaan Rosoboronexport berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan mitra mereka di India, membahas proyek-proyek bersama untuk pemutakhiran lebih lanjut Angkatan Bersenjata India.

Sumber : http://tass.ru/en/defense/865739

Kapal Korvet Rudal AL Singapura Sukses Lakukan Penembakan Rudal Barak

Ujicoba Penembakan Rudal Barak Singapura
Ujicoba Penembakan Rudal Barak Singapura
Menteri Pertahanan Singapura Dr Ng Eng Hen mengunjungi Fleet Exercise yang dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Singapura (Republic of Singapore Navy - RSN) di Laut China Selatan pada 22 Maret 2016. Dalam kunjungan tersebut, Dr Ng menyaksikan penembakan rudal anti-rudal Barak dari kapal korvet rudal kelas Victory AL Singapura RSS Vigour. Dr Ng juga mendapat penjelasan dari Colonel Edwin Leong, Komandan Skuadron Korvet Rudal AL Singapura, mengenai pelaksanaan latihan dan kemampuan korvet rudal tersebut.
Berbicara setelah latihan, Dr Ng memuji profesionalisme dan komitmen personel AL Singapura untuk mempertahankan kesiapan operasional dan memastikan keberhasilan misi. Dia berkata, "Saya menyaksikan seluruh penembakan bersama kapal lainnya. Sangat memuaskan melihat sistem bekerja dengan baik seperti jam. Kapal itu mendeteksi dan melacak sasaran dan meluncurkan rudal Barak untuk menghancurkannya. Hal ini memberi kita keyakinan bahwa semua investasi kita ke dalam sistem yang canggih akan mampu mempertahankan Singapura ketika diperlukan."
Dr Ng selama kunjungan dijamu oleh Panglima Angkatan Laut Singapura Rear-Admiral Lai Chung Han, dan didampingi Panglima Angkatan Pertahanan Major General Perry Lim serta pejabat senior lainnya dari MINDEF dan RSN.

Spesifikasi Rudal Barak 1

Pembuat : Israel Aerospace Industries & Rafael Advanced Defense Systems
Berat : 98 kg
Panjang : 2,1 m
Diameter : 170 mm
Hulu ledak : 22 kg blast fragmentation
Mekanisme detonasi : Proximity fuze
Rentang sayap : 685 mm
Jangkauan operasional : 0,5 - 12 km
Ketinggian terbang : 5,5 km
Kecepatan : Mach 2,1
Sistem pemandu : Radar CLOS

Sumber : http://navyrecognition.com/

Densus 88 Harus Dibudayakan Minta Maaf

Densus 88 POLRI
Densus 88 POLRI
Densus 88 harus dibiasakan meminta maaf bila melakukan kesalahan prosedur atau salah tangkap dalam operasi terorisme di Indonesia. Budaya meminta maaf ini penting untuk menghindari cara-cara yang tidak tepat.
Pengamat Terorisme, Taufik Andrie mengatakan cara-cara tertutup Densus 88 dalam penanganan terorisme seharusnya tidak berlaku bila terdapat salah tangkap atau kesalahan prosedur dalam operasi terorisme. "Densus harus terbiasa dibudayakan terbuka bila melakukan kesalahan, meminta maaf. Ini perlu dibiasakan agar cara-cara yang tidak benar jangan dilakukan," katanya, Selasa (29/3).
Suratmi, istri almarhum terduga teroris Siyono telah menunjukkan dua gepok uang yang ia terima oleh orang yang tidak dikenal, di depan Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Publik bisa mencurigai adanya cara yang tidak tepat diterima keluarga korban.
Walau pun tidak ada yang bisa memastikan apakah uang dua gepok tersebut dari Densus 88, namun publik bisa beranggapan yang tidak-tidak. Menurut dia, anggapan publik ini tidak bisa disalahkan karena sejak dulu Densus tidak pernah terbuka dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.
Untuk kasus-kasus salah tangkap misalnya, Taufik mengatakan, seringkali ditutup-tutupi, dan tiba-tiba dikembalikan ke keluarga. Apalagi kasus seperti Siyono yang berujung penghilangan nyawa, padahal yang bersangkutan baru terduga teroris.
Menurut dia, banyak hal lain yang publik tidak tahu apa yang terjadi selama terduga yang salah tangkap ini selama ditahan. Apakah ada penyiksaan atau seperti apa. "Wajar bila publik mencurigai Densus melakukan upaya di bawah tangan bila melakukan kesalahan, dalam arti sebatas perdamaian," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan bila budaya tertutup saat melakukan kesalahan ini tidak diubah, maka ini membuka peluang terus terjadinya penyalahan prosedur. Menurut Taufik, justru karena tidak ada standar yang baku terkait transparansi Densus saat melakukan pelanggaran, membuat tidak ada kewajiban bagi densus untuk meminta maaf dan transparan bila melakukan kesalahan.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/o4snei384-densus-88-harus-dibudayakan-minta-maaf

8 Negara dengan Kekuatan Militer Terbaik di Asia, Indonesia Salah Satunya

Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia

Tugas utara militer adalah untuk mengamankan daerah negaranya dan menjaga masyarakatnya untuk tetap aman dan juga mengamankan wilayah perbatasan.
Benua Asia adalah benua yang besar. Faktanya terdapat lima negara Asia yang masuk dalam daftar 8 negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia, termasuk Indonesia salah satunya.
Seperti dikutip asianranking.com, berikut 8 negara yang memiliki kekuatan militer terbaik di Asia pada 2015 berdasarkan nilai Power Indeks mereka dari Global Firepower:
1. Australia
Kekuatan militer Australia merupakan ke-13 yang terbesar di dunia. Australian Defense Force (ADF) adalah kesatuan tentara nasional. Angkatan ini terbagi dalam The Royal Australian Navy (RAN), The Australian Army dan The Royal Australian Air Force (RAAF). Gubernur Jenderal adalah pimpinan tertinggi di ADF.
2. Indonesia
Tentara Indonesia ada sekitar 400 ribu personel aktif. Pemerintah Indonesia mengalokasikan kurang dari 1 persen pendapatannya untuk kekuatan militernya.
3. Taiwan
Taiwan mengembangkan pengembangan militernya dengan teknologi tinggi. Meskipun fakta ini seperti tidak tercatat, militer Taiwan berhasil dibangun dan saat ini sudah besar. Saat ini militer Taiwan sedang fokus dalam pengamanan di Selat Taiwan.
4. Pakistan
Pakistan memiliki kekuatan militer ketujuh di dunia dan merupakan salah satu yang terbesar di kawasan.
5. Jepang
Meskipun Jepang secara resmi tidak memiliki hak untuk menyatakan perang, namun Jepang memiliki anggaran militer terbesar kedelapan di dunia untuk mengembangkan militer yang modern. Kekuatan militernya untuk pertahanan diri dan menjaga keamanan. Pengiriman tentara ke Irak adalah pertama kalinya setelah Perang Dunia II.
6. Korea Selatan
Militer Korea Selatan adalah sebuah kekuatan regional dengan anggaran terbesar ke-10 di dunia. Pemerintah mengalokasikan 2,6 persen dari pendapatan negara dan 15 persen dari pengeluaran negara digunakan untuk kekuatan militernya.
Korea Selatan juga memiliki personel aktif terbesar keenam di dunia dengan lebih dari 650 ribu orang.
7. India
India adalah negara dengan senjata nuklir dan terbesar di kawasan. India memiliki kekuatan militer terbesar ketiga di dunia. Selain itu, berperingkat kesembilan dalam pengeluaran untuk militer di antara negara lainnya. India menyediakan 100 ribu militer dan polisi untuk melayani 35 operasi perdamaian PBB di empat benua.
8. China
Dengan lebih dari 2,3 juta tentara aktifnya, Tentara China adalah kekuatan militer terbesar di dunia. China juga negara dengan senjata nuklir yang diakui. Hal ini menjadikannya sebagai kekuatan militer superpower. Dari tahun ke tahun, tentara China dikembangkan dan jumlahkan terus ditingkatkan.

Sumber : http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/29/o4sdet330-ini-10-kekuatan-militer-negara-terbaik-di-asia-ternyata-indonesia-salah-satunya

Ryamizard Ungkap Alasan Indonesia tak Gabung Koalisi Militer Arab

Indonesia - Arab Saudi
Indonesia - Arab Saudi

Arab Saudi belum lama ini menginisiasi pembentukan koalisi militer yang terdiri 34 negara mayoritas penduduknya Muslim guna melawan terorisme. Pengumuman itu dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Arab Saudi Mohammed bin Salman. Namun, aliansi itu tidak diikuti negara penduduk mayoritas Syiah, seperti Iran, Irak, dan Suriah.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan alasan Indonesia tidak mau bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin Arab Saudi itu. Menurut dia, sistem politik yang menganut asas bebas aktif membuat Indonesia tidak bisa bergabung dengan koalisi itu.
“Bulan lalu saya dari Arab, Saya sampaikan ke Raja (Faisal) dan Menhan Arab, kami tidak bisa gabung koalisi militer. Undang-undang kami tidak bisa,” kata Ryamizard saat menjadi keynote speaker seminar bela negara yang digelar Universitas Pertahanan (Unhan) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Selasa (29/3).
Dia menyampaikan kepada pemimpin Arab Saudi, Indonesia bisa bergabung untuk sama-sama memerangi gerakan Islam radikal, seperti ISIS. Itu lantaran ancaman ISIS sudah dalam tahap membahayakan kedaulatan negara. Apalagi, sambung dia, di Indonesia juga ada banyak pengikut ISIS dengan bergabung ke Suriah untuk berperang.
“200 ribu saja ada anggota ISIS, dunia ini sudah goyang. Kalau 1 persen saja (penduduk Indonesia) berarti dua juta menjadi radikal, dunia ini kiamat,” kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Ryamizard juga mendengar informasi kalau dirinya saat ini menjadi target pembunuhan ISIS. Hal itu lantaran ia setiap keliling daerah selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya ajaran radikal.
Dia mengaku heran, ada umat Islam yang terkena bujuk rayuan gabung ISIS dengan mengikuti latihan militer sampai berperang, namun malah kembali ke Indonesia. Dengan bungkus melakukan jihad, kata dia, ada umat yang percaya akan mendapat surga ketika mati dalam perang.
“Saya dijadikan musuh ISIS, ya tidak apa-apa. Bunuh diri saja masuk neraka, apalagi membunuh orang itu lebih berat hukumannya. Dari mana masuk surga? Surga Kalijodo?!” ucap Ryamizard.
Sementara itu, Rektor Unhan Letjen I Wayan Midhio mengharapkan, dengan digelarnya seminar Kurikulum Pertahanan dan Bela Negara menghasilkan kader intelektual bela negara. Sehingga, dapat terwujud sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh dalam mendukung tercapainya tujuan nasional menuju cita-cita bangsa Indonesia.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/29/o4scoy334-ryamizard-ungkap-alasan-indonesia-tak-gabung-koalisi-militer-arab

Prajurit TNI yang Terlibat Narkoba Akan Dipecat dengan Tidak Hormat

Prajurit Batalyon Raider 111/Karma Bhakti, Aceh.
Prajurit Batalyon Raider 111/Karma Bhakti, Aceh

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Aceh, Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto menekankan, semua prajurit TNI harus bebas dari pengaruh narkoba.
Jika ada oknum prajurit TNI yang terlibat narkoba, sesuai arahan Panglima TNI, sanksinya adalah dipecat dengan tidak hormat.
"Saya tekankan kepada semua prajurit TNI dan PNS di jajaran Korem 011/Lilawangsa, apabila nanti ada yang berani mencoba barang haram tersebut, bahkan sampai terlibat sebagai bandar atau pengedar, maka tidak segan-segan dan sudah kami ketahui perintah dari Panglima TNI, sanksinya pecat dengan tidak hormat," kata Danrem, Senin (28/3/2016).
Dia menyebutkan, lebih baik kehilangan satu atau dua prajurit yang nakal daripada membunuh ribuan prajurit lainnya dengan mencemarkan nama baik korps, satuan, dan keluarga akibat terjerumus dalam penggunaan barang haram tersebut.
"Menjalani kehidupan secara sehat akan lebih baik dan bermakna daripada hidup menderita akibat terjerumus dalam bahaya narkoba," ujarnya.
Sudah saatnya, sambung Danrem, TNI bersama masyarakat dan instansi lainnya memerangi peredaran narkoba agar yang lahir pada masa mendatang adalah generasi emas untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa ini.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2016/03/28/21421801/Prajurit.TNI.yang.Terlibat.Narkoba.Akan.Dipecat.dengan.Tidak.Hormat

Panglima TNI Terus Koordinasikan Pembebasan Sandera dengan Filipina

Inspeksi Pasukan Oleh Panglima TNI
Inspeksi Pasukan Oleh Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Seperti telah disampaikan Menlu Retno Marsudi, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara. Berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim dari Filipina, lokasinya ada di Filipina. Mereka sudah tahu tempatnya, nanti setiap saat saya koordinasi, monitor, kemudian saya hanya menyampaikan apapun yang diperlukan pemerintah Filipina, kami siap," kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.
Untuk persiapannya seperti apa, dijawab Panglima TNI, "Itu urusan saya".
Gatot mengatakan, saat rapat dengan Menlu Retno Marsudi, dirinya sudah sampaikan, untuk diketahui lokasi saat ini ada di Filipina, sehingga TNI hanya memantau.
"Saya sudah sampaikan kepada Panglima Filipina apapun yang dibutuhkan saya siap bantu," kata Gatot.
Saat ini, tambah dia, pihaknya sedang berkoordinasi terus, apapun yang mereka (Filipina) perlukan akan disiapkan. "Negosias akan saya lakukan dengan panglimanya. Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan WNI," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Ketika ditanyakan, apakah benar TNI sudah menyiapkan pasukan di pangkalan di Tarakan, ia mengatakan, semua personel TNI siap di Tarakan, memang ada pangkalan TNI Angkatan Laut .
"Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di sana sedang melakukan persiapan kegiatan latihan setiap tahun. Dimana tempat latihannya, itu tergantung saya," jelas Jenderal bintang empat ini.
Kerja sama militer antara TNI dan Filipina, tambah dia, sangat baik dan terbuka.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pasukan TNI sudah siap apabila tentara Filipina meminta bantuan Indonesia menangani perompak yang membajak dua kapal Indonesia dan menyandera 10 WNI.
"Saya rasa tentara sudah siap semua tinggal tergantung sana, karena rumah orang. Kalau dia (Filipina) bilang siap kita nonton saja, kalau dia minta bantuan kita tangani," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan saat ini kapal-kapal patroli TNI sudah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan kejadian.
Namun Ryamizard menekankan bahwa pasukan militer Indonesia tidak bisa seenaknya melakukan operasi di wilayah Filipina, sehingga perlu izin dari otoritas negara tersebut.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
"Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf," ujar Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir.
Saat ini, Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah di tangan otoritas Filipina. Sementara kapal Anand 12 dan 10 awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.
Dalam komunikasi pihak Kemlu melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak dan penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan.
Diketahui sejak 26 Maret, pihak pembajak sudah dua kali menghubungi pemilik kapal.

Siap Bertindak, TNI Sudah Tahu Lokasi Sandera Disembunyikan

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan akan memprioritaskan keselamatan sepuluh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang menjadi korban pembajakan oleh kelompok ekstremis Abu Sayyaf di perairan Filipina. "Seperti yang sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, prioritas kami adalah menyelamatkan WNI yang disandera," ucapnya di Aula Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Gatot menuturkan TNI telah berkoordinasi dengan militer Filipina dan telah mengantongi berbagai informasi. Salah satunya lokasi penyanderaan. "Berdasarkan monitor, saya koordinasi dengan tim operasi dari Filipina bahwa lokasi ada di daerah Filipina, dan mereka sudah tahu lokasinya," ujarnya.
Gatot mengatakan sejauh ini belum ada anggota TNI yang diutus langsung ke lokasi untuk menyelamatkan sandera. Sebab, lokasinya berada di luar batas Indonesia. "Menlu sudah menyampaikan lokasinya ada di Filipina, sehingga kami hanya memantau," ucapnya.
Kendati demikian, Gatot menuturkan pihaknya membuka komunikasi dengan militer Filipina, termasuk soal kebutuhan yang diperlukan Filipina untuk menyelamatkan sandera. "Setiap saat saya koordinasi dengan panglima militer Filipina, Hernando Iriberri. Saya juga menyampaikan, apa pun yang dibutuhkan pemerintah Filipina, kami siap. Siapnya bagaimana? Itu adalah urusan saya," ujarnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemilik kapal yang dibajak sudah dua kali ditelepon seseorang yang mengaku bagian dari kelompok Abu Sayyaf. "Melalui telepon, pembajak meminta uang tebusan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Maret 2016.
Pembajakan menimpa kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang membawa 7.000 ton batu bara dan sepuluh awak kapal asal Indonesia. Pembajakan terjadi ketika dua kapal itu sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina selatan.
Saat ini kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan berada di tangan otoritas Filipina. Adapun kapal Anand 12 dan sepuluh awak kapalnya masih disandera.

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758135/siap-bertindak-tni-sudah-tahu-lokasi-sandera-disembunyikan

Siap Siaga!! TNI AL, TNI AD, dan TNI AU Kumpul di Tarakan

Operasi Gabungan TNI
Operasi Gabungan TNI

Keluarga warga Sulawesi Utara (Sulut) yang disandera kelompok radikal Abu Sayyaf, tak perlu khawatir. Pemerintah Indonesia mengaku sudah menyiapkan cara untuk menyelamatkan mereka. Yakni, Peter Tonsen Barahama (Tahuna), Julian Philip (Bitung), Alvian Elvis Repi (Airmadidi). Ketiganya termasuk dengan 10 warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan teroris Filipina ini.
Saat ini, Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan di tangan otoritas Filipina. Sedangkan Kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal, masih berada di tangan pembajak. Namun belum diketahui persis keberadaannya. Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sejak 26 Maret, pihak pembajak sudah dua kali menghubungi pemilik kapal.
Jubir Kemenlu RI Arrmanatha Nasir menjelaskan, saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kami belum mengetahui persis kapan kapal dibajak. Namun, pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan 26 Maret 2016.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Ryamizard Ryacudu menjelaskan, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan pihak Menhan Filipina. Sebab, saat ini, posisi tahanan berada di wilayah kedaulatan Filipina. Sehingga TNI tidak bisa masuk begitu saja.
Menhan memastikan, TNI dalam posisi siap Siaga, jika sewaktu-waktu diperlukan Filipina untuk melakukan pembebasan. ’’Kami monitor terus. Kapal patroli AL sudah siap di Dekat Ambalat,’’ ujar Ryacudu di Kantor Kemhan, Jakarta, kemarin. Namun, jika pihak Filipina menyatakan kesiapannya, Indonesia tidak akan memberikan bantuan militer.
Sementara terkait negosiasi, dia menegaskan jika hal tersebut menjadi domain Kementerian Luar Negeri. Termasuk kemungkinan melakukan penebusan atau tidak. ’’Kalau kita bisa lepas tanpa bayar ya buat apa bayar,’’ imbuhnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mensinyalir, perampok memanfaatkan ketegangan Laut China Selatan untuk melakukan aksinya. ’’Sudah saya sampaikan dari dulu, harus ada patroli bersama. Kalau ada patroli bersama tak akan ada perompak pencuri ikan,’’ tuturnya.
Diketahui, mulai kemarin pasukan TNI dari berbagai matra sudah mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka disiagakan di Pangkalan Aju Tarakan, jika operasi militer diperlukan untuk pembebasan sandera.
Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksma TNI I Nyoman Gede Ariawan mengatakan, mendapat perintah untuk mengoordinasi kekuatan laut. ”Dalam operasi penyelamatan sandera disiagakan 5 KRI, 1 helikopter, 2 pesawat fixed wing, dan sea rider. Saat ini, Pasukan Katak sedang menuju Tarakan untuk merapat di pangkalan aju,” ungkap Ariawan kepada Radar Tarakan (Manado Post Group), kemarin.
Ariawan mengungkapkan, operasi penyelamatan sandera merupakan operasi gabungan TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. ”Semua unsur TNI terlibat dalam operasi penyelamatan sandera. Khusus untuk TNI AL sudah ada pasukan khusus yang menggunakan sea rider dalam operasi penyelamatan nantinya,” jelas dia.
Soal skenario penyelamatan sandera, Ariawan belum bisa memberitahukan ke media bagaimana prosesnya. Sebab, masih dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam operasi penyelamatan. ”Saya sudah mempunyai pengalaman upaya pembebasan MV Sinar Kudus. Ini bisa menjadi pengalaman dalam operasi penyelamatan sandera kali ini. Untuk target dan kapan dimulai operasi penyelamatan, saya belum bisa beritahukan karena masih perlu koordinasi,” terangnya.
Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Wahyudi Dwiyono mengatakan, Dermaga Lantamal XIII Tarakan ditetapkan sebagai pangkalan aju karena posisinya sangat strategis. Yaitu hanya 180 nautical mile dari rencana operasi penyelamatan sandera. ”Kekuatan unsur TNI akan bergeser ke Tarakan. Nanti ada sekitar 159 pasukan TNI AL, TNI AD, dan TNI AU yang berdatangan ke sini karena Tarakan merupakan pusat Pangkalan Aju,” ucapnya.
Saat ini, Lantamal XIII Tarakan sudah menyiapkan semua kebutuhan logistik unsur TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan. ”Lantamal XIII Tarakan sudah siap menjadi pangkalan aju. Saat ini, akomodasi sudah kami persiapkan, mulai bahan makanan, bahan bakar, hingga kebutuhan lainnya, selama menjalankan operasi penyelamatan,” bebernya.
Kepala Penerangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo menyampaikan hal yang sama. Anggota Kopassus berada dalam keadaan siap Siaga. ’’Setiap waktu diminta siap. Itu kan kewenangan pemerintah. Kalau Danjen kita disuruh siap,’’ ujar Joko saat dihubungi. Untuk peristiwa khusus, lanjutnya, selain Kopassus, satuan lainnya adalah Paskhas dan Denjaka.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Edi Sucipto menambahkan, ada atau tidak ada penyanderaan, KRI TNI AL sudah siaga di berbagai lokasi di sekitar perairan utara Indonesia. ’’Kami selalu siap, kalau ada perintah,’’ terangnya saat dihubungi Jawa Pos.

Sumber : http://manadopostonline.com/read/2016/03/30/Siap-SiagaTNI-AL-TNI-AD-dan-TNI-AU-Kumpul-di-Tarakan/13326

Koarmabar Pastikan Wilayah Natuna Aman

Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat
Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat

Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) memastikan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dalam keadaan aman, meski terjadi kontak senjata kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut dengan kapal China dan Taiwan.
"Tidak ada apa-apa. Semua masih under control (di bawah kendali). Operasi yang dilakukan bukan kali ini saja. Sejak dari dulu. Terbukti mereka tidak berani masuk Natuna," kata Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat di Jakarta, Senin.
Hingga saat ini, lanjut dia, prajurit dan anggota baik yang ada di Lantamal Ranai, maupun personil gabungan AD dan AU yang ada di seputaran Natuna terus melakukan penjagaan dan operasi.
Ia tidak menampik jika insiden tersebut sempat membuat pejabat negara seperti Menlu, Menhan dan Presiden kecewa atas perilaku China.
Hutabarat menegaskan, kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan.
Ia mengatakan semua siap mengambil tindakan jika hal darurat terjadi.
Ia menjelaskan, penjagaan di perairan tak bisa disamakan dengan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
Dari setiap marta sudah ada mekanisme penjagaan masing- masing.
"Patroli dari Angkatan Laut selalu rutin dilakukan dan penegakan hukum akan dilakukan jika ada negara lain yang coba mengusik Natuna dan perbatasan," katanya.
Ia pun mencontohkan, operasi Angkatan Laut tidak siaga dalam satu titik.
Prajurit dengan alutsistanya berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar.
"Untuk melakukan penindakan juga tak perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki oleh AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer," tuturnya.
Namun, Hutabarat tak bisa membongkar semua alat kelengkapan alutsista dan jumlah personil yang menjalankan operasi di wilayah itu karena bersifat rahasia dan merupakan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia.
"Sejauh ini tak perlu ada yang dirisaukan oleh publik terkait pengamanan di Natuna. Saya menjamin tak akan ada ancaman serius yang bisa merebut Natuna dari Indonesia," katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/552196/koarmabar-pastikan-natuna-aman

TNI AU Gelar Garnisun Udara dari Natuna untuk Antisipasi Memanasnya Laut China Selatan

EMB-314 Super Tucano TNI AU
EMB-314 Super Tucano TNI AU

Insiden kapal patroli Penjaga Pantai China yang menerobos wilayah Perairan Natuna pada 19 Maret lalu menjadi pertanda bahwa Indonesia dapat terseret ke pusaran konflik Laut China Selatan. Saat itu kapal Penjaga Pantai Cina nekad merangsek masuk teritori RI untuk mencegah upaya penangkapan KM Kway Fey yang melakukan illegal fishing oleh pihak Satgas KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan TNI AL. Dan sangat diyakini bila meletus peperangan di kawasan yang disengketakan enam negara tersebut, maka Indonesia akan terimbas langsung.
Menjawab potensi ancaman serius, terutama yang dihadapi adalah kekuatan ekspansi militer raksasa Negeri Tirai Bambu, sejak awal era Orde Baru TNI telah menaruh perhatian serius kepada Natuna. Kepulauan Natuna merupakan daerah terdepan karena terletak paling utara di wilayah NKRI (pulau Sekatung) dan wilayah yang sangat strategis, karena satu-satunya pulau yang berada pada lintasan jalur perhubungan di Asia baik jalur perhubungan laut (sea lines of communication/SLOC) dan jalur perhubungan udara (air lines of communications/ALOC) dari wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Arab dan Afrika ke wilayah Asia Tengah, Asia Timur, Pasifik dan Amerika atau sebaliknya.
Dengan latar belakang diatas, maka wajar jika TNI mengkonsentasikan kekuatan matra udara dan laut di Natuna. Dalam wujud penggelaran pangkalan militer dengan ribuan prajurit. Dan dipicu dengan insiden 19 Maret lalu, gugus tempur laut di Natuna langsung mendapat penguatan. Sementara dari unsur udara, keberadaan Lanud Ranai di Natuna juga menjadi elemen vital, baik perannya sebagai jalur penerima logistik dan basis operasi pertahanan udara.
Melihat potensi konflik besar yang bersinggungan dengan kekuatan negara agresor, sebelum gesekan dengan militer Cina, pada bulan Januari 2016 Lanud Ranai telah dinaikkan kelasnya, dari Lanud kelas C ke Lanud kelas C, dan saat ini dipimpin komandan berpangkat kolonel. Meningkatnya status lanud tentu diikuti dengan penambahan fasiltas dan prasarana, termasuk mendukung gelar operasi pesawat tempur.

Tetap Jadi Pangkalan Aju

Meski peran Lanud Ranai terbilang strategis, namun belum ada rencana untuk menjadikan Lanud Ranai sebagai home base dari skadron tempur. Mengutip pernyataan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I Marsma TNI, Yuyu Sutisna di Keprinet.com (13/1/2016), belum perlu di bangun skadron udara khusus di markas Lanud Ranai. Menurut dia, untuk menempatkan skadron harus terlebih dahulu melihat efisiensi serta biaya yang akan dikeluarkan. Karena setelah dibangun, skadron harus di dukung dengan sarana dan dan fasilitas perbaikan pesawat seperti penyiapan suku cadang dan lainnya.
“Natuna masih belum memadai dalam hal ini, makanya masih kita datangkan pesawat tempur dari skadron terdekat untuk melalukan patroli pengawasan dan pengamanan dari udara,” ujar Yuyu Sutisna. Selain itu, dalam rencana strategi (renstra) kedepan, skadron udara di Natuna memang tidak termasuk dalam pembentukan. Keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan pimpinan TNI AU belum membangun skuadron pesawat tempur secara permanen di Ranai.
Dengan konsep mendatangkan pesawat tempur secara bergiliran dari skadron tempur terdekat, maka model operasinya menjadi garnisun patroli udara. Mirip dengan yang berlaku di Lanud Halim Perdanakusuma, meski menyandang Lanud kelas A, di Lanuma (Pangkalan Udara Utama) Halim Perdanakusuma tidak terdapat home base skadron tempur. Namun guna melindungi obyek vital di Ibukota Jakarta, secara bergiliran jet-jet tempur dari luar Halim melakukan misi CAP (Combat Air Patrol) ditempatkan di Lanud Halim.
Untuk kasus di Lanud Ranai, bisa disebut masih akan menjadi pangkalan aju. Tidak seperti Lanud Halim Perdanakusuma, di Lanud Ranai tak semua pesawat tempur TNI AU bisa mendarat. Sampai saat ini pesawat tempur yang bisa mendarat di Ranai adalah jenis Hawk 109/209 dan EMB-314 Super Tucano. Sedangkan pesawat tempur yang punya daya deteren tinggi, seperti Sukhoi Su-27/Su-30 Flanker dan F-16 Fighting Falcon belum bisa melakukan pendaratan di Lanud Ranai. Mengapa belum bisa?
Jawabannya terletak dari kondisi landas pacu yang belum memadai, atau semisal dipaksakan dapat membayakan keselamatan penerbang dan pesawatnya. Dengan landasan pacu yang dilapisi aspal hotmix, panjang landasan pacu Lanud Ranai 2.550 meter dan lebar 30 meter. Konon pesawat sekelas C-130 Hercules untuk melakukan pendaratan harus ekstra ngerem. Ini artinya bila ada kondisi darurat, Hawk 109/209 dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat yang terpakir di aprom akan beraksi lebih dulu.
Meski tak melakukan pendaaratan di Ranai, Sukhoi Su-27/Su-30 Skadron Udara 11 yang mengambil posisi di Lanud Hang Nadim, Batam dapat menjangkau Natuna dalam tempo tidak terlalu lama. Masih ada bala bantuan lain, F-16 C/D dari Skadron Udara 16 dan Hawk 109/209 dari Skadron Udara 12 Lanud Lanud Roesmin Nurjadin dipercaya dapat memberi andil dalam operasi udara di Natuna. Terkait potensi agresi di batas teritori laut, harus diakui duo Sukhoi Su-27/Su-30 yang paling letal jika menghadapi eskalasi peperangan di lautan, pasalnya TNI AU telah memiliki rudal anti kapal Kh-59ME.
Terkait dengan peningkatan status Lanud Ranai dipercaya membawa pengaruh pada jenis pesawat tempur yang bisa mendarat. Pada bulan September tahun 2015, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah menyebut landas pacu Lanud Ranai akan ditingkatkan kemampuannya agar bisa didarati Sukhoi Su-27/Su-30.
Kedepan Lanud Ranai memang bakal ramai, tak hanya karena keberadaan shelter jet tempur, tapi Lanud Ranai juga akan dijadikan basis pangkalan drone/UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

F-16 Lebih Repot

F-16 C/D Fighting Falcon yang ber-home base di Lanud Roesmin Nurjadin akan kesulitan untuk mendarat di Ranai, sebab F-16 C/D yang dibeli secara refurbish dari AS ini tak dilengkapi dengan rem parasut, beda dengan F-16 A/B Skadron Udara 3 yang home base di Lanud Iswahjudi. Karena tak dilengkapi dengan drag chute, maka F-16 C/D bila nantinya digelar di Lanud Ranai harus menyertakan arresting cable, kabel baja penahan laju pesawat saat mendarat. Saat ini perangkat arresting cable F-16 berada di Lanud Iswahjudi dan Lanud Roesmin Nurjadin.
Kelebihan lain dari Lanud Ranai, adanya dukungan Satuan Radar 212 yang mengoperasikan Radar Thomson TRS 2215. Radar buatan Perancis ini punya jangkauan deteksi hingga 510 km dan ketinggian deteksi 30.500 meter dengan data renewal rate per 10 detik. Lebih jauh tentang radar ini telah kami kupas di link dibawah ini.
Anda mau berkunjung ke Lanud Ranai? Bisa saja pasalnya Lanud Ranai juga menyandang label Bandara Ranai, artinya juga digunakan untuk melayani penerbangan sipil. Mengutip dari Wikipedia.com, saat ini maskapai Sriwijaya Air, Wings Air dan Nusantara Air Charter telah melayani penerbangan domestik dari dan ke Ranai.
Pangkalan TNI AU (Lanud) Ranai terletak di Pulau Natuna yang termasuk gugusan kepulauan Natuna Utara tepatnya di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, memiliki areal seluas 450,5 hektar. Pangkalan ini mulai digunakan sejak tahun 1955. (Haryo Adjie)

Sumber : TSM

Di Balik Jatuhnya Helikopter Bell 412 EP TNI AD

Helikopter Bell 412 EP TNI AD
Helikopter Bell 412 EP TNI AD

Peristiwa nahas menghampiri langit Indonesia. Itu setelah 13 prajurit TNI AD dinyatakan gugur dalam tugas saat Helikopter Bell 412 EP (Enhanced Performance) nomor HA 5171 jatuh di Poso, Sulawesi Tengah, Ahad (20/3), sekitar pukul 17.55 WITA. Berdasarkan rilis resmi Mabes TNI, helikopter berangkat dari Desa Napu sekitar pukul 17.20 WITA menuju Poso.
Sekitar pukul 17.55 WITA, helikopter yang mengangkut tujuh penumpang dan enam kru tersebut jatuh di atas perkebunan warga di Patiro Bajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, sebelum sempat mendarat di Stadion Poso.
Daftar 13 prajurit yang gugur adalah Danrem 132/Tadulako Kolonel Saiful Anwar, personel Badan Intelijen Strategis (Bais) Kolonel Heri, Satgas Intel Imbangan Kolonel Ontang RP, Dandenpom Palu Letkol Teddy Alex Supomo, Kapenrem Tadulako Mayor Faqih, dokter Korem Tadulako Kapten Yanto, dan Prada Kiki (ajudan Danrem). Sedangkan, enam kru berasal dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad), yaitu Kapten Agung, Lettu Wiradi, Letda Tito, Serda Karmin, Sertu Bagus, dan Pratu Bangkit.
Semua yang ada di dalam helikopter itu sedang dalam operasi Tinombala. Mereka melaksanakan tugas operasi perbantuan kepada Polri di Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, untuk memburu kelompok Santoso. Atas jasa mereka, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi kepada seluruh prajurit yang gugur itu.
Tanpa bermaksud mendahului hasil investigasi yang dilakukan Mabes TNI dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab jatuhnya helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), penulis mendapati ada beberapa kejanggalan dalam insiden itu. Tentu saja, ulasan ini didasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil analisis dan fakta yang terkumpul dalam berbagai pemberitaan.

Penyelidikan

Helikopter Bell 412 EP dibuat PT DI berdasarkan permintaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada era kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro. Dengan begitu, usia helikopter angkut sedang ini terbilang masih baru. Secara umum, mesin helikopter yang usia jam terbangnya relatif baru tidak memiliki masalah di bagian mesin lantaran mendapat perawatan berkala sebelum terbang.
Sesuai dengan namanya Bell 412, helikopter ini memiliki empat bilah rotor dan memiliki kapasitas 12 penumpang. Meski bisa saja muat 13 penumpang, tentunya hal itu sangat rawan terbang kalau helikopter dipaksakan terbang. Penulis sempat berdiskusi dengan dua perwira aktif yang sempat menjadi Danrem di Papua dan Kalimantan Timur.
Menurut keduanya, biasanya kalau mereka terbang menggunakan Helikopter Bell 412, penumpang akan dibatasi maksimal 10 orang. Kalau dipaksakan sampai batas penumpang maksimal, tentu harus dipertimbangkan dengan pengangkutan senjata dan alat logistik lain, yang itu juga menambah beban. Jika tidak hati-hati, laju helikopter bisa tidak stabil selama perjalanan lantaran mengangkut beban berlebih.
Masalah lainnya muncul lantaran Helikopter Bell 412 terbang saat waktu sudah sangat sore menjelang petang. Helikopter terbang ketika jam menunjukkan pukul 17.20 WITA. Salah satu rekan diskusi penulis mengingatkan, ia selama menjabat Danrem tidak pernah mengambil risiko terbang naik helikopter di atas jam 17.00 WIT. Hal itu lantaran jalur yang dilewati di Papua sebagian besar melewati hutan belantara. Tentu saja, kondisi itu menciptakan kabut yang dapat mengganggu visibilitas penerbangan.
Bisa saja di lokasi cuaca sedang bagus. Namun, karena jelajah visibililtas mata maksimal hanya sanggup memandang sampai 5 kilometer, konsekuensinya cuaca di wilayah akan dilalui penerbangan tidak terlihat. Harus diakui, kru Penerbad biasanya sudah memiliki data cuaca dan calon lokasi tempat mendarat darurat yang didapat dari laporan pos pantau. Meski begitu, untuk terbang menjelang hari gelap sangatlah tetap rawan.
Teman diskusi penulis yang pernah menjadi Danrem yang membawahkan daerah perbatasan dengan Malaysia memilih tidak mau terbang di atas pukul 15.00 WITA. Dia mengaku, langkah itu dilakukan bukan pertimbangan pada masalah berani atau tidak, melainkan lebih pada faktor keselamatan.
Bahkan, sang Danrem itu mengaku sampai menolak instruksi panglima kodam (pangdam) yang memintanya terbang pada sore menjelang petang, dengan alasan risiko kehilangan nyawa penumpang helikopter lebih mahal ketimbang memaksakan untuk menghadiri rapat bersama pangdam.
Dalam kasus jatuhnya Helikopter Bell 412, kru sepertinya sudah mencari jalur alternatif aman dengan melewati garis pantai agar tidak tertabrak bukit akibat terbatasanya jarak pandang. Dengan begitu, seumpama terjadi cuaca buruk hingga terjadi badai disertai petir, pesawat dapat segera mendarat darurat.
Dalam kasus ini, tim investigasi tentu perlu mencari data mengapa penerbangan tetap dilakukan pada saat hari sudah menjelang petang di bawah cuaca yang bagus. Dalam kasus komandan bisa memerintah prajurit dengan pangkat lebih rendah, tapi untuk masalah terbang, tetap saja keputusan ada di tangan kru yang lebih tahu medan dan teknis penerbangan.
Penulis punya pengalaman ketika mengikuti rombongan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 2015 saat terbang dari Bandara Supadio, Kubu Raya, untuk meninjau mercusuar yang dibangun Malaysia di pantai yang masuk Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Karena rombongan berisi puluhan orang, diterbangkan tiga helikopter, yaitu Bell 412, Super Puma, dan Mi-17.
Penulis yang menumpang Helikopter Mi-17 sempat singgah di Singkawang lantaran Jenderal Moeldoko sempat meninjau markas salah satuan batalion. Ketika hendak terbang, cuaca panas tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Setelah menunggu sekitar sejam, penulis mendengar kabar kru heli tidak menyarankan penerbangan dilanjutkan.
Entah karena tidak ingin mengecewakan warga yang sudah menanti di Desa Temajuk, akhirnya Jenderal Moeldoko memilih menanti sampai cuaca membaik. Meski akhirnya rombongan tetap terbang dengan jadwal meleset sekitar 1,5 jam, dari situ dapat disimpulkan pembuat keputusan tetap kru heli.
Jenderal Moeldoko yang merupakan orang nomor 1 di tubuh TNI, lebih memilih menyerahkan terbang atau tidaknya helikopter ke kru Penerbad. Dia tidak menggunakan kewenangan dan prinsip keyakinan komandan untuk memerintahkan kru heli terbang di saat cuaca buruk.
Satu hal lagi yang perlu dijadikan catatan. Penyelidikan bisa saja merunut jejak rekam kru heli sebelum insiden itu terjadi. Bisa jadi, kru Penerbad mengalami kelelahan akibat tugas terbang di daerah konflik yang melebihi jam kerja. Dengan gugurnya seluruh penumpang, tidak ada cara lain untuk mengungkap penyebab heli itu jatuh, selain dengan cara menyelidiki masalah mesin, keputusan terbang saat waktu menjelang gelap dan cuaca buruk, serta daya fisik kru.
Tentu saja, kesimpulan awal sebenarnya sudah didapatkan Mabes TNI. Pun, dengan data-data pendukung sekarang ini sudah di tangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Yang hingga kini belum terjawab, mengapa penumpang heli memaksakan terbang di saat cuaca buruk dan hari menjelang petang? Apakah mereka sedang menjalankan operasi super-rahasia? Hanya Tuhan yang tahu!

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/03/28/o4paov334-di-balik-jatuhnya-helikopter-bell-412-ep

Hilangkan Korupsi, Layanan untuk Militer China Dihapus

 Tentara Pembebasan Rakyat China
 Tentara Pembebasan Rakyat China

Pemerintah Republik Rakyat China telah memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat China (People's Liberation Army / PLA) untuk mengakhiri semua fasilitas negara nonmiliter, atau yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara, dalam tiga tahun ke depan.
Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping untuk mendorong reformasi di tubuh militer China agar lebih profesional dan siap tempur di masa depan.
Mengutip situs Reuters, Senin, 28 Maret 2016, dalam maklumat Kementerian Pertahanan China menyebut larangan ini atas perintah langsung Presiden Xi. Kebijakan ini berlaku untuk tentara reguler, polisi paramiliter dan sektor bisnis konstruksi serta pembangunan gedung.
Meskipun tidak secara detail menyebutkan, namun sasaran dari kebijakan ini termasuk rombongan seni militer, pabrik penerbitan dan transportasi serta rumah sakit militer yang menerima pasien sipil.
Jumlah tentara PLA mencapai 2,3 juta personil. Ini merupakan jumlah pasukan militer terbesar di dunia.
Sejak 1998, Komisi Militer Pusat (Central Military Commission / CMC) diperintahkan untuk melepaskan diri dari kerajaan bisnis besar seperti mengelola pabrik dan perusahaan transportasi. Langkah tersebut dipandang sebagai pemantik korupsi dan indisipliner.
Putaran terakhir dari reformasi militer ini adalah mereorganisasi struktur komando dan mengurangi jumlah pasukan sebesar 300 ribu personil. Termasuk didalamnya penghapusan unit nontempur serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) usang.

AL dan AU diperkuat

Tak hanya itu. Reformasi ini juga mengubah skema jumlah personel, yang dari sebelumnya bertumpu pada kekuatan angkatan darat, lalu bergeser ke angkatan laut dan angkatan udara. Saat ini, peralihan kekuatan sudah mencapai 73 persen dari total pasukan.
Pergeseran ini bukan tanpa maksud. China melihat ancaman nyata di masa depan berasal dari laut dan udara, utamanya menyangkut kepentingan negeri Panda.
Dan, hal itu sudah dirasakan oleh China. Sebut saja konflik Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Taiwan yang masih "mengganggu" dengan keinginannya untuk merdeka.
"Itu semua merupakan ancaman nyata untuk China," kata Gong Fangbin, seorang profesor dari PLA's National Defence University. Ia mengatakan, kebijakan ini jelas sebagai bagian dari upaya memodernisasi militer.
"Layanan yang selama ini dinikmati justru mendorong korupsi. Sementara militer tugasnya mengamankan negara. Jadi, ini sangat bagus karena tujuannya satu, meningkatkan kemampuan tempur," tuturnya.
Kampanye reformasi antikorupsi Xi yang diluncurkan sejak tiga tahun lalu kini sudah memakan korban. Diantaranya, dua mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Guo Boxiong dan Xu Caihou.
Xu meninggal karena kanker tahun lalu sebelum dirinya diadili. Sementara Guo belum menghadapi pengadilan.

Sumber : http://dunia.news.viva.co.id/news/read/753069-hilangkan-korupsi-layanan-untuk-militer-china-dihapus

Santoso Dipercaya Memberi Pelatihan Militer Kepada Simpatisan ISIS Asia

Kelompok Teroris Santoso
Kelompok Teroris Santoso

Sejumlah WNI, bahkan WN China etnik Uighur telah terindikasi bergabung dengan jaringan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Suriah. Namun untuk bergabung dengan ISIS ini, pengikut di kawasan Asia diwajibkan menjalani tadrib (pelatihan militer) di kelompok Abu Wardah alias Santoso.
"Santoso ini sudah dipercaya oleh Al-Bhagdadi (pimpinan ISIS) untuk melatih para pengikut yang berbai'at kepada ISIS. Jadi sebelum mereka berangkat ke Suriah, mereka harus mengikuti tadrib (pelatihan militer) terlebih dahulu di Poso, dipimpin oleh Santoso," ujar Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi saat berbincang, Senin (28/3/2016).
Rudy mengatakan, sejak Santoso membai'atkan diri bergabung dengan ISIS, Al-Bhagdadi merespons 'positif' hal itu sehingga Santoso dipercaya untuk membangun jaringan ISIS di Indonesia. Santoso bahkan disebut-sebut menerima aliran dana dari ISIS.
"Santoso ini mendapat aliran dana dari ISIS semenjak dia membai'atkan diri kepada ISIS. Saya kurang tahu berapa dananya, yang tahu Densus. Tapi kemungkinan dana itu dikirim lewat kurir," imbuh Rudy.
Rudy menjelaskan, Santoso berbai'at ke ISIS karena menilai ideologi ISIS sama dengan ideologinya. Tidak hanya ikon barat, namun muslim yang dinilai tidak 'sealiran' dengan kelompoknya dianggap sebagai thogut yang dihalalkan darahnya.
"ISIS ini mereka menganut takfiri atau mengkafirkan orang-orang yang dianggap tidak sealiran dengan mereka, bahkan muslim yang tidak sejalan dengan mereka dianggap darahnya halal. Kelompok mereka yang berbelot pun dihalalkan untuk dibunuh, mereka beda dengan Al-Qaeda," paparnya.
Terkait banyaknya WNI yang mulai bergabung dengan ISIS di Suriah, Rudy menilai bahwa mereka tertarik karena propaganda ISIS.
"Salah satunya propaganda ekonomi seperti iming-iming kesejahteraan, uang atau penghasilan yang berlimpah, padahal tidak begitu," pungkasnya.
Kirim Surat Peringatan ke RI, China : Banyak Etnis Uighur Bergabung dengan Santoso
Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Rudy Sufahriadi mengaku telah mendapatkan surat peringatan dari Pemerintah China terkait akan masuknya banyak etnis Uighur untuk bergabung dengan kelompok Santoso, di Poso.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memahami akan adanya etnis Uighur bergabung dengan kelompok Santoso. Sebab, kata Badrodin, terdapat komunikasi intensif antara orang yang bisa berkomunikasi dengan orang Suriah.
"Memang di Suriah ada perwakilan Uighur yang bisa mengirimkan ke mana dia harus ditempatkan," ujar Badrodin, di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (28/3).
Kendati demikian, kata mantan Kapolda Jawa Timur, tidak hanya etnis Uighur yang perlu diantisipasi. Peluang untuk bergabung dengan Santoso bisa datang dari negara lain selain China.
Karena itu, pengamanan secara ketat akan dilakukan terkait surat peringatan dari China tersebut. Razia di pintu masuk ke Poso juga akan diperketat. "Perlu juga kerja sama dengan kepolisian negara lain untuk bisa antisipasi," kata Badrodin.
Saat ditanya terkait peran etnis Uighur yang dalam kelompok Santoso, Polri belum mengetahuinya. Namun, Badrodin memastikan bahwa terdapat etnis Uighur yang sudah bergabung dengan Santoso.
Uighur merupakan etnis yang kerap didiskriminasi oleh Pemerintah China. Mayoritas etnis Uighur beragama Islam.

Sumber : https://news.detik.com/kolom/3174105/santoso-dipercaya-memberi-pelatihan-militer-kepada-simpatisan-isis-asia

RI - Korsel Akan Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan di Bidang Diklat dan Industri Pertahanan

Kerjasama Indonesia - Korea Selatan
Kerjasama Indonesia - Korea Selatan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara yang telah terjalin baik selama ini. Dalam kunjungan ini, Menhan RI berkesempatan melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Han Min Koo, Selasa (23/3) di kantor Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Seoul, Korea Selatan. Kunjungan Menhan RI tersebut disambut dengan upacara kemiliteran.
Turut mendapingi Menhan antara lain Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan John A Prasetio, Dirjen Pothan Kemhan Dr. Timbul Siahaan, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI Leonardi dan Kabainstranas Kemhan Mayjen TNI Paryanto.
Saat pertemuan dengan Menhan Korea Selatan antara lain dibahas mengenai upaya upaya dalam rangka peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan diantaranya kerjasama di bidang industri pertahanan serta peningkatan saling kunjung antar pejabat pertahanan.
Dalam kesempatan yang baik tersebut, Menhan RI menyampaikan harapannya kepada Menhan Korea Selatan, melalui peningkatan kerjasama di bidang pertahanan kedua negara maka hubungan baik antara kedua negara yang telah terjalin sangat lama dapat terus meningkat di masa masa mendatang .
Menhan RI menjelaskan, sejauh ini upaya peningkatan kerjasama pertahanan yang telah dicapai Indonesia dan Korea Selatan antara lain adalah kedua negara sudah menandatangani kesepakatan pembangunan tiga kapal selam dan pembangunan bersama 250 pesawat tempur KFX/IFX.
Terkait kerjasama pembangunan tiga kapal selam, dua kapal selam diantaranya sedang dilakukan pembangunannya di galangan kapal DSME, Korea Selatan. Dua kapal selam tersebut diharapkan akan selesai pada akhir tahun ini.
Sedangkan satu kapal selam lainnya akan dibangun di Indonesia pada tahun berikutnya. Untuk itu Menhan berharap infrastruktur di PT PAL, Surabaya selesai pembangunannya pada bulan Desember tahun ini, sehingga nantinya dapat mendukung kesiapan kerjasama pembangun kapal selam ketiga di dalam negeri di galangan kapal PT PAL, Surabaya.
“Teknologinya mungkin bukan paling baru, tapi setidaknya kita bisa belajar. Kalau sudah pintar, kita buat lagi. Yang penting, kita tahu cara membuat dan memeliharanya supaya tak selalu harus bergantung ke negara lain,” tutur Menhan RI yang juga pada kunjungan ini direncanakan berkesempatan akan meninjau pembangunan kapal selam kerjasama Indonesia dan Korea Selatan tersebut pada hari Kamis (24/3).

Sumber : http://dmc.kemhan.go.id/post-ri-%E2%80%93-korsel-akan-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan-di-bidang-diklat-dan-industri-pertahanan.html

Radar Acak